PNS Dilarang Menjadi Anggota Parpol

Pilkada sebentar lagi akan dimulai pada bulan Desember tahun 2015 ini, untuk itu bagi pegawai negeri sipil hendaknya memperhatikan soal larangan bagi PNS untuk tidak menjadi anggota partai politik atau parpol. Aturan ini telah resmi dikeluarkan oleh pihak Kementerian PAN & RB untuk lebih mengatur tentang tata kelola kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah, hal ini bertujuan agar para pegawai negeri sipil lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dibanding kepada kepentingan partai politik yang menaungi mereka apabila mereka terdaftar menjadi salah satu anggota parpol dan juga mencegah adanya penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik mereka.

pilkada-2015

gambar : pilkada 2015

PNS Dilarang Menjadi Anggota Parpol – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 mendatang. Hal itu dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Surat tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Sesuai dengan UU No. 5/2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, dalam PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, juga menegaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.

“Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara,” tegas Herman Suryatman, selaku KaBiro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Kemenpan & RB.

Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (Hukip) Herman Suryatman, surat tersebut diterbitkan untuk mewujudkan ASN yang bersih dan bebas dari intervensi politik. “ASN harus tetap menjaga keprofesionalitasannya dan memberikan pelayanan publik. Tidak malah ribet dalam urusan politik,” ujarnya di Jakarta.

Untuk menjamin efektivitas surat edaran tersebut, para pimpinan K/L dan Pemda diminta untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. “Jika ada yang melakukan pelanggaran, langsung dicatat dalam berita acara,” tegasnya.

Herman menambahkan, selain menjaga netralitas dalam pilkada, aset pemerintah dilarang dipergunakan untuk kampanye. “Kendaraan dinas, ruang rapat, dan perlengkapan kantor tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik,” tegas Herman.

ASN dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. “Larangan ini meliputi kegiatan pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaga, dan masyarakat,” imbuhnya.

Untuk itu bagi masyarakat yang memiliki status pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil hendaknya memperhatikan dengan seksama aturan dari Kemenpan & RB ini mengenai larangan bagi PNS untuk menjadi anggota parpol karena apabila mereka tidak mematuhi aturan ini menurut bunyi surat edaran yang telah di tanda tangani oleh bapak menteri Yuddy Chrisnandi bahwa pemerintah akan menindak tegas bagi para pegawai negeri sipil yang masih saja menjadi anggota parpol dengan hukuman dipecat dengan tidak hormat dari status PNS mereka. Hal ini merupakan mekanisme pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kepegawaian yang lebih baik menghindari praktik KKN di seluruh lingkungan instansi negeri.


Semoga anda dapat berhasil lolos dalam seleksi penerimaan CPNS tahun ini, silahkan ikuti juga mengenai informasi CPNS pada tahun 2017 yang terkait dibawah ini, dan info CPNS update terbaru yang telah kami himpun dari sumber terpercaya seperti Kementerian PAN&RB maupun situs berita resmi lainnya. Kami mohon dengan sangat untuk dapat menyebarkan informasi diatas kepada teman dan kerabat anda dengan cara klik tombol "TWEET" atau "SHARE" pada media sosial dibawah ini karena sedikit bantuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk dapat mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai informasi pelaksanaan seleksi CPNS pada tahun 2017 ini.


Info CPNS Kemenakertrans Terkait

Info CPNS Kemenpan Terkait

Info CPNS Pemda Terkait



thumbnail Title : PNS Dilarang Menjadi Anggota Parpol Updated : Minggu, Juli 26, 2015 Posted by : Cpnsinfo Kementerian Summary : PNS Dilarang Menjadi Anggota Parpol CPNS Daerah Provinsi Kementerian Lembaga Negara 2017

Komentar Pengunjung


Belum ada komentar

Tentang Situs

Situs cpnskementerian.info merupakan situs informasi resmi yang membahas mengenai informasi seleksi penerimaan rekrutmen Info CPNS Resmi KEMENTERIAN Terbaru Tahun 2017 khususnya mengenai info CPNS PNS Dilarang Menjadi Anggota Parpol di instansi pemerintah pusat maupun daerah dan lembaga negara ataupun informasi yang berkaitan masalah kepegawaian seperti tunjangan maupun birokrasi yang ada di pemerintah, jika info CPNS yang berasal dari situs ini memang bermanfaat bagi anda silahkan untuk meng-copy-paste artikel kami akan tetapi mohon untuk meletakkan link sumbernya yaitu dengan mencatumkan url : http://cpnskementerian.info pada artikel anda.