Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi. Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum di bidang transportasi mempunyai peran strategis dalam rangka pemerataan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan pada wilayah timur, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil dan daerah terpencil sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi, menambah peluang kerja Selengkapnya
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Komisi Yudisial yang akan ditempatkan di Unit-unit kerja yang tersebar Selengkapnya
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Nasional Penempatan Selengkapnya
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Pada tanggal 21 Juli 1947, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi Meteorologisch en Geofisiche Dienst. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Selengkapnya
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BAPETEN bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia melalui peraturan perundangan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang akan ditempatkan di Unit-unit kerja Selengkapnya
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang berada di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang akan ditempatkan di Unit-unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan Selengkapnya
Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung, kejaksaan tinggi (berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi) dan kejaksaan negeri (berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP (dahulu bernama Departemen Eksplorasi Laut (26 Oktober-1 Desember 1999) disingkat DEL; Departemen Eksplorasi Lautdan Perikanan (1 Desember 1999-23 Nopember 2000) disingkat DELP; dan Departemen Kelautan dan Perikanan (23 Nopember 2000-3 November 2009), disingkat DKP) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti Selengkapnya
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar). Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Pariwisata atau Kemenpar yang akan ditempatkan di Unit-unit kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian sebagai berikut : Selengkapnya
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang dulu bernama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (dahulu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Depnakertrans) adalah kementerian Pemerintah Indonesia yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker yang akan ditempatkan di Unit-unit kerja yang tersebar di Selengkapnya
Title : 